Pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab mempunyai dua pengertian yang saling terkait. Pengertian pertama berhubungan dengan keberadaan dan kelestaraian sumber daya ikan itu sendiri, sedangkan pengertian kedua berhubungan dengan ekosistem yang menjadi bagian dari lingkungan hidup ikan.
1. Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem
Bagaimana menjaga keanekaragaman sumberdaya hayati laut
Indonesia agar memberi manfaat secara berkesinambungan? Conservation
International, menggabungkan diri pada tim teknis yang disebut Komite Nasional
Konservasi Laut Indonesia (Komnasko Laut). Tugas utama dari tim ini adalah
menyusun draft rekomendasi kebijakan dan strategi konservasi laut di Indonesia.
Komnasko Laut dibentuk
berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen
Kelautan dan Perikanan No. 43 tahun 2004. Anggota Komnasko terdiri dari
berbagai instansi pemerintah seperti DKP, Bappenas, PHKA, LH, Bangda, LIPI,
juga berasal dari berbagai LSM seperti CI, WWF, TNC dan Kehati.
Sampai saat ini Komnasko Laut
baru menggodok satu draf rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada
Departemen Kelautan dan Perikanan, yaitu tentang pembangunan perikanan yang
berkelanjutan di Indonesia. "Intinya rekomendasi ini menyampaikan perlunya
perubahan paradigma kebijakan perikanan laut tangkap dari pendekatan Tangkapan
Maksimum Berimbang Lestari (MSY) ke pendekatan berbasiskan Ekosistem,"
kata Khazali, Marine Policy Officer CI Indonesia. Selama ini pendekatan yang
digunakan untuk menetapkan kuota jumlah ikan yang ditangkap adalah dengan MSY.
Namun, khusus untuk Indonesia dengan karakteristik perikanan tangkap yang
bermacam-macam, dan menangkap berbagai spesies ikan (multi-spesies), penerapan
pendekatan MSY adalah tidak mudah. Sehingga, data berkualitas untuk menduga
MSY, hampir tidak mungkin diperoleh, kalau pun ada, akan sangat mahal.
Penyusunan rekomendasi ini telah digodok selama kurang
lebih dua tahun melalui Kelompok Kerja Marine Protected Area (MPA) dan Pokja
Perikanan Berkelanjutan Komnasko Laut. Setelah melalui serangkaian pertemuan,
secara resmi kedua Pokja tersebut menyampaikan rekomendasinya pada Juli 2006
kepada Tim Teknis Komnasko untuk dibahas dan didiskusikan. Kita berharap
agar rekomendasi tersebut dapat secepatnya diimplementasikan agar kelestarian
sumber daya perikanan kita tetap lestari.
Pengelolaan perikanan berbasis
ekosistem sangat relevan untuk srategi pembangunan berkelanjutan, dimana
pembangunan berkelanjutan mempunyai fungsi untuk menjamin beberapa hal
berikut ini:
1. Proses ekologi di
laut termasuk aliran air dan nutrien, jaringan makanan dan struktur komunitas,
serta hubungan antar ekosistem
2. Keanekaragaman
biologi laut termasuk kemampuan untuk berubah secara evolusi.
3. Kelangsungan hidup
untuk seluruh populasi spesies laut asli sesuai dengan fungsinya dalam
komunitas biologi.
Sesuai dengan tujuannya untuk
memelihara keterpaduan ekosistem maka pengelolaan berbasis ekosistem memerlukan
pola pembangunan yang menjamin hal-hal berikut ini:
1. Hubungan antar dimensi
ekologi (populasi, spesies, habitat, region) harus diperhitungkan, tidak
sekedar memperhatikan dampak pada satu level saja.
2. Perencanaan dan
pengelolaan terhadap entitas ekologi dengan batas yang diketahui, dipadukan
dengan batas sektoral, yurisdiksi, dan batas administrasi lainnya.
3. Data dikumpulkan untuk
pengelolaan berbasis ekosistem sebagai landasan bagi sektoral dan integrasi
sektoral.
4. Pola pengelolaan
harus terus dipantau dengan membandingkan antara kesehatan laut dan indikator
berbasis ekosistem, dan dapat diadaptasi sesuai dengan adanya perubahan
lingkungan maupun perubahan lainnya.
5. Sistem nilai alam dan
kemanusiaan harus diperhitungkan dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan
secara terpadu sehingga nilai keragaman biologi harus dimengerti dan
diselaraskan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan,
sedangkan nilai kemanusiaan memainkan peranan yang dominan dalam memutuskan
pemanfaatan laut.


Tidak ada komentar:
Posting Komentar